DUA negara raksasa dunia tengah mengelus-elus Indonesia, Amerika
Serikat dan Rusia. Dua negara adidaya itu berhasrat menjadikan 'Negeri
Jamrud Khatulistiwa'--
julukan Indonesia--sebagai Bangsa pasar bagi produk-produk persenjataan mereka.
Sebagai bukti, Amerika Serikat mengaku siap memasok sejumlah suku
cadang yang diperlukan kendaraan militer Indonesia asal negara tersebut
seperti untuk pesawat angkut C-130 Hercules, jet tempur F-16 Fighting
Falcon, dan helikopter tempur AH-64 Apache.
''Sulit bagi AS
untuk melakukan embargo kepada Indonesia sebagai mitra yang amat kuat,''
kata Staf Khusus Menteri Pertahanan AS untuk Kawasan Asia Pasifik David
B Shear, akhir pekan lalu.
Shear menambahkan pemerintah AS
akan melakukan segala upaya untuk memastikan komitmen, dukungan, serta
pengiriman suku cadang peralatan militer kepada Indonesia. ''Kami juga
memiliki kerja sama penting mengenai hibah pesawat tempur F-16 dan
penjualan helikopter tempur Apache baru-baru ini,'' kata Shear.
Lain Amerika Serikat, lain pula Rusia. Beberapa hari sebelum Shear
mengungkapkan keinginan 'Negeri Paman Sam', Duta Besar Rusia untuk
Indonesia Mikhail Galuzin telah lebih dahulu menyatakan keinginan agar
Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35.
''Kami berharap kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjadi. Kerja sama
militer di antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama dan kami
ingin bisa terus berlanjut,'' ujar Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia,
Jakarta, Senin (19/1).
Dia menambahkan Rusia selalu siap jika
memang nantinya Indonesia sepakat untuk membeli Su-35 demi menambah unit
pesawat tempurnya.
*" "**"SETPERS/AGUS SUPARTO"*
Presiden Joko Widodo paham betul negeri yang dipimpinnya menjadi
incaran negara-negara asing sebagai pangsa pasar potensial. Negara
seluas 1.904.569 km2 ini tentu membutuhkan peralatan utama sistem
persenjataan yang canggih, modern, dan ideal demi menjaga kedaulatan.
Daripada sekadar menjadi konsumen dan incaran negara-negara produsen
dari luar negeri, Jokowi ingin Indonesia mandiri. Ia pun gencar
melakukan safari ke PT PAL, PT Dok Surabaya, dan PT Pindad demi memenuhi
kebutuhan pertahanan dalam taraf yang ideal.
Sekretaris
Kabinet Andi Widjajanto mengamini bahwa tujuan safari Jokowi ialah untuk
mengetahui secara langsung kondisi salah satu industri strategis itu
dan bagaimana pengembangannya ke depan.
''Presiden menginginkan pengembangan berbasis dua hal. Misi pertama
harus bisa menuju kemandirian pertahanan, setiap ada pengadaan alutsista
harus dibarengi transfer teknologi. Yang kedua ialah untuk menerapkan
teknologi dan mengembangkan teknologi ganda,'' imbuhnya.
*Ditopang UU*
* *
Industri pertahanan di dalam negeri memang diyakini akan bergeliat dan
mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista)
nasional. Pendorongnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Industri Pertahanan.
''Industri akan lebih bergeliat karena
dijamin pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak investor asing yang
ingin mengajak kerja sama,'' ujar Kepala Divisi Perencanaan Komite
Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu kepada "Media Indonesia", akhir
pekan lalu.
Sejauh ini, kata dia, industri dalam negeri baru
bisa memproduksi senjata berkaliber kecil, kapal pendukung logistik
perang, atau panser. Indonesia masih sangat tergantung pihak asing dalam
hal teknologi tingkat tinggi.
''Untuk pesawat tempur, kapal
perang yang lengkap dengan sistem senjata, kemudian kapal selam, itu
masih harus bekerja sama dengan pihak asing. Senjata kaliber besar dan
rudal juga masih harus kerja sama,'' tuturnya.
Lebih jauh ia
mengatakan, pesawat tempur dan kapal selam tengah dirancang dengan Korea
Selatan. ''Pesawat tempur mungkin baru bisa terbang 2026, kapal selam
mungkin 2017-2018 sudah dibangun di PT PAL. Untuk medium tank, sedang
dirancang PT Pindad,'' kata Said.
Said juga mengutarakan
persoalan pertahanan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
Mengingat masih ada permasalahan dari sisi industri pendukung dan
permodalan, ia pun berharap kepada Kementerian Perindustrian dan
Kementerian BUMN.
Menurut dia, Kementerian Perindustrian bisa
mendorong pengembangan industri pendukung, sedangkan Kementerian BUMN
membantu suntikan modal. ''Dengan begitu, kapasitas produksi bisa
ditingkatkan seiring dengan penyediaan sumber daya manusia yang
mumpuni,'' tandas Said.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan Kemenperin terus menguatkan BUMN
sebagaimana yang menjadi bagian tugasnya.
''Tugas Kementerian
Perindustrian ialah bagaimana memperkuat BUMN-nya seperti Pindad,
Krakatau Steel, atau Dahana yang memproduksi mesiu. Dari sisi
permodalan, Kementerian BUMN juga sudah bergerak melalui penyertaan
modal negara (PMN),'' tutur Ansari.
Sumber : Mediaindonesia
Title : Siasat Indonesia Menghadapi Raksasa Dunia
Description : DUA negara raksasa dunia tengah mengelus-elus Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia. Dua negara adidaya itu berhasrat menjadikan 'Neg...